APBN 2027 Resmi Disahkan, Pemerintah Targetkan Ekonomi Tumbuh 6 Persen

Jakarta — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 resmi disahkan menjadi undang-undang. Pemerintah menyiapkan APBN tahun depan sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan dan disiplin fiskal.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 29 September 2026.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan APBN 2027 dirancang untuk merespons ketidakpastian ekonomi global sekaligus mendukung berbagai agenda pembangunan nasional. Pengelolaan anggaran juga akan dilakukan secara hati-hati dan transparan.

"RAPBN 2027 didesain untuk menjawab dua kebutuhan sekaligus, yaitu merespons ketidakpastian global dan mempercepat agenda pembangunan nasional, tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal," ujar Suahasil dalam keterangannya, Selasa (29/9).

Pendapatan Negara Ditargetkan Rp3.435 Triliun

Dalam APBN 2027, pemerintah menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp3.435,10 triliun. Target tersebut terdiri atas penerimaan pajak Rp2.593,35 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp318,6 triliun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp522,48 triliun.

Untuk memenuhi target tersebut, pemerintah akan melakukan sejumlah langkah, mulai dari optimalisasi sistem perpajakan hingga upaya menutup berbagai potensi kebocoran anggaran.

Di sisi belanja, APBN 2027 menetapkan pengeluaran negara sebesar Rp4.106,26 triliun. Angka tersebut mencakup Belanja Pemerintah Pusat Rp3.371,26 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp735 triliun.

"Angka-angka ini bukan sekadar target fiskal. Di baliknya terdapat tanggung jawab Pemerintah untuk menjaga momentum pembangunan sekaligus memastikan setiap rupiah dikelola secara hati-hati dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia," jelas Suahasil.

Pendidikan dan Perlindungan Sosial Jadi Prioritas

Belanja negara akan diarahkan untuk berbagai program yang ditujukan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menyusunnya dalam delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) serta satu program pendukung atau enabler, yang mencakup total 60 program kerja.

Sejumlah alokasi besar diarahkan ke sektor prioritas. Anggaran pendidikan ditetapkan mencapai Rp824 triliun, sementara anggaran perlindungan sosial sebesar Rp539,7 triliun dan ketahanan pangan sebesar Rp195,3 triliun.

Dengan struktur tersebut, pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 tetap berada di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit ditetapkan sebesar 2,40 persen terhadap PDB.

Target Ekonomi 2027

APBN 2027 juga disusun berdasarkan sejumlah asumsi makroekonomi. Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dengan inflasi 2,5 persen.

Adapun tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diasumsikan sebesar 6,9 persen. Nilai tukar rupiah dipatok pada kisaran Rp17.500 per dolar AS.

Untuk sektor energi, asumsi Indonesian Crude Price (ICP) ditetapkan sebesar USD75 per barel. Sementara itu, target lifting minyak mencapai 612,5 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 954 ribu barel setara minyak per hari.

Melalui APBN 2027 tersebut, pemerintah menempatkan keseimbangan antara dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, perlindungan masyarakat, serta pengendalian defisit sebagai bagian dari kebijakan fiskal tahun depan.