Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Jadi Sorotan, Tata Kelola Diminta Dibenahi

Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kembali munculnya temuan fasilitas istimewa di lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan (Rutan). Menurut Puan, kejadian yang berulang menunjukkan masih adanya celah dalam tata kelola pemasyarakatan yang perlu segera diperbaiki.

Puan mengatakan, fasilitas khusus hingga mewah di dalam Lapas maupun Rutan bukan persoalan baru. Karena itu, ia mendorong pemerintah melakukan pembenahan secara mendasar agar praktik serupa tidak kembali terjadi.

“Kasus penyediaan fasilitas istimewa bahkan fasilitas mewah di Lapas dan Rutan sudah berulang kembali. Artinya masih banyak celah dalam sistem lembaga pemasyarakatan kita,” kata Puan, Kamis (24/9/2026).

Ia menilai reformasi tata kelola menjadi salah satu langkah penting untuk menutup berbagai celah yang memungkinkan munculnya perlakuan berbeda terhadap warga binaan.

Ombudsman Temukan Fasilitas Berbeda di Lapas Cibinong

Sorotan tersebut muncul setelah Ombudsman RI menemukan fasilitas yang berbeda dari blok hunian pada umumnya saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor.

Dalam pemeriksaan tersebut, Ombudsman menemukan lebih dari 10 kamar yang berada di luar blok hunian warga binaan. Tim juga menemukan empat bangunan yang memiliki fasilitas menyerupai apartemen dan berada di sekitar rumah dinas kepala lapas.

Selain itu, terdapat kawasan lain di bagian belakang lapas yang disebut menyerupai vila dan ditempati warga binaan.

Sejumlah bangunan tersebut dilengkapi berbagai fasilitas rumah tangga, seperti ruang tamu, kamar, dapur, televisi, pendingin ruangan, hingga kulkas. Dalam salah satu kulkas yang ditemukan, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol.

Puan meminta pemerintah menindaklanjuti temuan tersebut secara objektif dan terbuka. Ia menilai masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai peruntukan fasilitas yang ditemukan serta memastikan pelayanan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan hukum.

“Masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang benar mengenai peruntukan fasilitas yang ditemukan serta memastikan seluruh pelayanan pemasyarakatan berjalan sesuai hukum,” ujarnya.

Minta Perlakuan Setara bagi Warga Binaan

Puan menegaskan bahwa Lapas merupakan bagian dari sistem peradilan dan penegakan hukum. Karena itu, seluruh warga binaan semestinya mendapatkan perlakuan berdasarkan standar yang sama.

“Setiap orang yang berada di dalamnya harus mendapat perlakuan setara, tidak boleh ada perlakuan khusus yang tidak memiliki dasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah memberikan sanksi apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pihak yang sengaja menyediakan fasilitas istimewa bagi warga binaan. Terlebih jika fasilitas tersebut dimanfaatkan atau diperjualbelikan untuk kepentingan tertentu.

Menurut Puan, persoalan fasilitas khusus di Lapas berkaitan erat dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Pelaksanaan hukuman, kata dia, tidak semestinya berbeda karena faktor ekonomi, kedekatan, maupun pengaruh seseorang.

Karena itu, Puan mendorong temuan Ombudsman di Lapas Cibinong menjadi momentum untuk memperkuat integritas sistem pemasyarakatan. Pembenahan perlu diarahkan pada pemenuhan hak dasar seluruh warga binaan, penerapan standar yang setara, serta penutupan celah penyalahgunaan kewenangan.

“Benahi juga tata kelola sistem lembaga pemasyarakatan,” ujar Puan.