Jabar Siapkan Pengelolaan Lahan PTPN dan Perhutani, Petani Akan Digaji Rp2,5 Juta

Bandung — Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan langkah untuk mengambil alih hak pengelolaan sejumlah lahan milik PTPN dan Perhutani di Jawa Barat. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah wilayah Gunung Wayang, Kabupaten Bandung.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, pengelolaan lahan tersebut nantinya diarahkan untuk penghijauan dengan menanam tanaman khas kawasan sekaligus membuka sumber penghasilan yang lebih layak bagi masyarakat sekitar.

Dedi menyebutkan, tahap awal program ditargetkan mencakup sekitar 1.000 hektare lahan. Petani yang terlibat akan mendapatkan upah bulanan sebesar Rp2,5 juta untuk menanam dan merawat pohon.

“Saya targetkan seribu hektar lahan biar selesai. Petaninya yang nanamnya saya gaji Rp2,5 juta per bulan. Satu orang 2 hektar. Diperlukan 500 orang,” ujar Dedi di kawasan Situ Cisanti, Kabupaten Bandung, Sabtu (26/9/2026).

Upaya Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Menurut Dedi, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemulihan lingkungan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mengurangi kemiskinan di kawasan perkebunan dan sentra pertanian sayur.

Ia menyoroti kondisi upah buruh tani di sejumlah wilayah Jawa Barat, terutama Cianjur Selatan, Garut Selatan, dan Bandung Selatan, yang dinilai masih rendah. Dalam kondisi tertentu, upah pekerja disebut berada pada kisaran Rp20.000 hingga Rp30.000.

Dedi mengatakan kebijakan pembangunan seharusnya tidak membuat masyarakat bergantung karena kondisi ekonomi yang sulit. Ia ingin peningkatan kesejahteraan menjadi dasar hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

“Strategi ini dibiarkan miskin untuk apa? Agar mereka patuh. Saya termasuk pemimpin yang tidak mau kepatuhan disebabkan oleh kemiskinan, saya ingin kepatuhan disebabkan oleh kesejahteraan,” tegasnya.

Siapkan Anggaran Rp120 Miliar per Tahun

Program penanaman pohon tersebut direncanakan mulai berjalan pada Desember 2026. Pemprov Jabar menyiapkan sekitar 4.000 petani untuk terlibat dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan pohon.

Dengan upah Rp2,5 juta per orang setiap bulan, kebutuhan anggaran untuk membayar para petani diperkirakan mencapai Rp10 miliar per bulan atau sekitar Rp120 miliar dalam satu tahun.

Dedi menilai anggaran tersebut perlu dilihat sebagai investasi untuk menjaga lingkungan dan mencegah kerugian yang lebih besar akibat kerusakan kawasan hulu.

Menurutnya, kerusakan lahan di sekitar daerah aliran Sungai Citarum berkontribusi terhadap persoalan sedimentasi, banjir, serta kebutuhan penanganan lingkungan dan infrastruktur yang membutuhkan biaya besar.

Ia menyebut biaya pengerukan sedimentasi Citarum dapat mencapai lebih dari Rp1 triliun setiap tahun. Belum termasuk biaya yang diperlukan untuk menangani dampak banjir dan memperbaiki infrastruktur yang terdampak.

Citarum dan Ekonomi Jawa Barat

Dedi juga mengaitkan kelestarian kawasan hulu dengan aktivitas ekonomi di sepanjang aliran Citarum. Sungai tersebut menopang sejumlah infrastruktur strategis, termasuk pembangkit listrik tenaga air di kawasan Cirata, Saguling, dan Jatiluhur.

Selain menghasilkan energi, kawasan sekitar Citarum juga berkaitan dengan aktivitas industri di Purwakarta, Karawang, dan Bekasi yang memiliki perputaran ekonomi dalam jumlah besar.

“Kalau Citarum mengering, Cisanti mengering, Gunung Wayangnya mengering, maka industri di situ akan mati,” jelasnya.

Karena itu, Dedi menilai belanja pemerintah daerah tidak semestinya hanya diarahkan pada pembangunan fisik. Sebagian anggaran juga perlu digunakan untuk menjaga ekosistem sekaligus memberikan penghasilan kepada masyarakat yang berperan langsung dalam merawat lingkungan.

Melalui rencana pengelolaan lahan PTPN dan Perhutani tersebut, Pemprov Jabar ingin menggabungkan agenda penghijauan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program ini ditargetkan menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kawasan hulu Citarum sekaligus membuka sumber pendapatan baru bagi petani.