Jawa Barat Jadi Percontohan Program Pengurangan Sampah Pangan

Bandung – Jawa Barat ditetapkan sebagai daerah percontohan dalam upaya mengurangi susut dan sampah pangan atau food loss and waste (FLW). Program tersebut menjadi bagian dari pengembangan ekonomi sirkular untuk mendorong pengelolaan pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Dalam siaran pers dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Rabu 30 September 2026, Pemprov Jabar bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Global Green Growth Institute (GGGI) meluncurkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Ekonomi Sirkular dan Program Food Loss and Waste Reduction (FLOWER) 2025-2045 di Kantor Bappeda Jawa Barat, Bandung.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Teguh Sambodo mengatakan, program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mendorong munculnya inovasi dalam mengelola limbah pangan.

Menurutnya, pengelolaan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses produksi, distribusi, pengolahan hingga konsumsi.

Program FLOWER merupakan bagian dari program regional yang didanai IKEA Foundation dan diterapkan di sejumlah negara, yakni India, Meksiko, serta Uganda. Pendekatan yang digunakan adalah foodshed, yakni melihat seluruh rantai nilai pangan dalam suatu wilayah tertentu.

Jawa Barat dipilih sebagai lokasi percontohan karena memiliki persoalan sekaligus potensi besar dalam penanganan susut dan sampah pangan.

Studi Bappenas pada 2024 mencatat susut pangan di Jawa Barat mencapai 47,79 persen dari total FLW tingkat provinsi. Sementara itu, kawasan Bandung Raya menghasilkan sekitar 1,5 juta ton sisa pangan setiap tahun.

Besarnya volume tersebut tidak terlepas dari posisi Bandung Raya sebagai salah satu kawasan metropolitan terbesar di Indonesia. Kawasan ini diperkirakan dihuni sekitar 9,3 juta penduduk pada 2025 dan menerima sekitar 7,7 juta wisatawan pada 2023.

Secara nasional, FLW yang terjadi sepanjang 2000 hingga 2019 diperkirakan berada pada kisaran 1,44 hingga 31,8 persen dari total pangan yang diproduksi, tergantung kelompok komoditas seperti hortikultura, perikanan, peternakan, dan komoditas lainnya.

Jabar Tambahkan Sektor Kertas dan Otomotif

Teguh menjelaskan, Bappenas sebelumnya telah meluncurkan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular (RAN-ES) 2025-2045 sebagai salah satu strategi mengurangi timbulan sampah sekaligus meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya.

RAN-ES menetapkan lima sektor prioritas, yakni pangan, konstruksi, elektronik, tekstil, serta retail khususnya kemasan plastik. Kelima sektor tersebut memiliki kontribusi hampir sepertiga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan pada 2019 menyediakan lapangan pekerjaan bagi lebih dari 43 juta orang.

Jawa Barat kemudian menambahkan dua sektor unggulan daerah, yaitu kertas dan otomotif. Kedua sektor tersebut dinilai memiliki peranan penting terhadap perekonomian Jawa Barat.

“Kami mengapresiasi dari Provinsi Jawa Barat yang sudah menjadi, bersedia menjadi pilot, menjadi lighthouse untuk provinsi yang lain dalam mengembangkan, menerapkan ekonomi sirkular,” kata Teguh.

Sampah Makanan Jadi Tantangan

Persoalan FLW juga berkaitan erat dengan isu perubahan iklim. Susut dan sampah pangan disebut menjadi salah satu sumber emisi gas rumah kaca (GRK) global, dengan kontribusi sekitar 8-10 persen.

Selain menghasilkan emisi, pemborosan pangan turut meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam. Hampir 30 persen penggunaan lahan pertanian dan air tawar global dikaitkan dengan pangan yang pada akhirnya tidak termanfaatkan.

Di Jawa Barat, persoalan tersebut juga terlihat dari komposisi sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir.

Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Jawa Barat Sumasna mengatakan, sampah makanan menjadi salah satu tantangan serius yang harus ditangani.

“Di urusan hilir, sampah yang masuk ke TPA itu ternyata 45 sampai 50 persen itu merupakan sampah dari makanan, sisa makanan,” ujar Sumasna.

Kondisi tersebut semakin penting ditangani karena kapasitas TPA Sarimukti yang melayani kawasan Bandung Raya semakin terbatas. Karena itu, pengurangan sampah pangan sejak dari hulu dinilai diperlukan untuk menekan beban pengelolaan sampah di hilir.

Program FLOWER akan dijalankan Kementerian PPN/Bappenas bersama GGGI dengan Bappeda Jawa Barat sebagai salah satu pemangku kepentingan utama sekaligus penerima manfaat program.

Pelaksanaannya akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta hingga akademisi. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menciptakan sinergi dan mencegah tumpang tindih dengan program lain yang telah berjalan.

Untuk mengawal pelaksanaan program, direncanakan pembentukan Project Steering Committee (PSC). Komite ini akan berkoordinasi dengan Circular Economy Steering Group (CESG) lintas kementerian yang dipimpin Bappenas, termasuk kelompok kerja sektor pangan.

Melalui program tersebut, Jawa Barat diharapkan menjadi contoh penerapan ekonomi sirkular yang dapat direplikasi di daerah lain, khususnya dalam mengurangi susut dan sampah pangan dari hulu hingga hilir.