Prabowo Lantik Menteri, Wamen hingga Pimpinan Lembaga Negara di Istana

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri, wakil menteri, serta pejabat pimpinan lembaga negara dalam upacara di Istana Negara, Jakarta, Kamis 1 Oktober 2026.

Pelantikan tersebut dilakukan untuk mengisi sejumlah posisi dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih serta beberapa lembaga negara. Para pejabat yang dilantik akan menjalankan tugas untuk sisa masa jabatan 2024–2029.

Selain jajaran menteri dan wakil menteri, pelantikan juga mencakup Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Badan Reforma Agraria Nasional, Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, serta pimpinan Ombudsman Republik Indonesia.

Keputusan Presiden mengenai pengangkatan para pejabat dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.

Pada tingkat menteri, Presiden Prabowo melantik Bahli Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Sugiono dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sementara Dudung Abdurahman menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Selain itu, Arrmanatha Christiawan Nasir dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian.

Untuk posisi wakil menteri, Dradjad Hari Wibowo dilantik sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Nurkholisoh Ibnu Aman dan Luky Alfirman menjadi Wakil Menteri Keuangan.

Selanjutnya, Muhammad Saleh Mustafa dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian dan Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.

Sementara itu, Listyo Sigit Prabowo dipercaya sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.

Posisi Wakil Kepala BPKP diisi Arianto Wibowo, sedangkan Muhammad Fadil Imran dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Di Ombudsman Republik Indonesia, Nuzran Joher diangkat sebagai Ketua dan Radian Syam sebagai anggota untuk masa jabatan 2026–2031. Pengangkatan seluruh pejabat tersebut tercantum dalam sejumlah Keputusan Presiden yang ditetapkan pada 30 September 2026.

Usai pembacaan keputusan, Presiden Prabowo memimpin pengambilan sumpah atau janji jabatan. Para pejabat menyatakan kesediaan menjalankan amanah sesuai agama dan keyakinan masing-masing.

Dalam sumpah tersebut, para pejabat berjanji untuk setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menaati peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi etika jabatan, serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian salah satu bagian sumpah yang dipandu Presiden.

Prosesi kemudian dilanjutkan dengan pengucapan sumpah Ketua Ombudsman Republik Indonesia di hadapan Presiden. Dalam sumpahnya, Ketua Ombudsman menyatakan akan menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta memegang teguh Pancasila dan UUD 1945.