TPA Sarimukti Diprediksi Penuh Akhir 2026, Pemprov Jabar Siapkan Strategi Cegah Krisis Sampah

Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mengantisipasi penuhnya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti yang diproyeksikan terjadi pada akhir 2026. Upaya tersebut dilakukan agar Bandung Raya terhindar dari ancaman krisis sampah, mengingat kawasan ini masih menghasilkan sekitar 5.000 ton sampah setiap hari.

Mewakili Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman menegaskan bahwa penanganan sampah harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengurangan sampah di sumber hingga optimalisasi pengolahan di tempat pembuangan akhir.

“Tidak boleh ada ledakan sampah di Bandung Raya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus kerja keras semuanya,” ujar Herman dalam siaran pers dari Pemprov Jabar, Kamis 8 Oktober 2026.

Salah satu langkah yang disiapkan Pemprov Jabar adalah mengoptimalkan Zona 5 TPA Sarimukti untuk memperpanjang masa operasionalnya. Herman mengatakan pihaknya bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan tim ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB) telah melakukan kajian cepat guna menentukan rekayasa teknis yang aman dan efektif.

“Sudah kami perkirakan akhir tahun ini Sarimukti penuh. Kami sudah cek lapangan. Tentu kami tidak bisa membiarkan itu,” katanya.

Optimalisasi dilakukan melalui metode pemadatan (compacting) sampah dengan memperhatikan kondisi area, termasuk potensi gas metana yang ada di lokasi. Kajian dari ITB akan menjadi dasar penentuan tambahan kapasitas dan masa operasional TPA Sarimukti.

Selain itu, Pemprov Jabar juga akan membangun gravity wall di sisi selatan dan timur TPA Sarimukti untuk memperluas ruang tampung. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat mendukung perpanjangan usia operasional TPA sebelum solusi jangka panjang tersedia.

Untuk jangka menengah, Pemprov Jabar menyiapkan teknologi pirolisis guna mengolah sampah lama menjadi bahan bakar solar. Instalasi pengolahan ditargetkan mulai terpasang pada akhir 2026 dan beroperasi pada 2027 dengan kapasitas sekitar 1.000 ton sampah per hari.

“Mudah-mudahan akhir tahun ini sudah terpasang instalasinya, kemudian bisa operasional 2027, seribu ton sampah lama bisa diolah menjadi solar,” ujar Herman.

Selain pirolisis, pemerintah juga terus menjajaki pemanfaatan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF). Namun, implementasi teknologi tersebut masih memerlukan kepastian mitra pembeli hasil olahan (off-taker), kesiapan teknis, serta dukungan sumber daya manusia.

Di sisi lain, Pemprov Jabar menilai penanganan di hilir tidak akan cukup tanpa perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Karena itu, edukasi dan pendampingan pengelolaan sampah akan diperkuat hingga tingkat rumah tangga, lingkungan, desa, dan kecamatan.

Untuk mendukung langkah tersebut, Pemprov Jabar menggandeng perguruan tinggi dengan melibatkan sekitar 25.000 mahasiswa yang akan turun langsung ke masyarakat selama tiga bulan mulai Oktober 2026. Para mahasiswa akan memberikan edukasi mengenai pengurangan, pemilahan, pemanfaatan, dan pengolahan sampah.

Program ini akan menyasar rumah tangga, rumah makan, hotel, perkantoran, hingga berbagai aktivitas masyarakat di kawasan Bandung Raya. Mahasiswa yang terlibat juga akan memperoleh konversi kegiatan setara 10 SKS dan dibekali modul serta perangkat digital.

“Ini sinergi pemerintah daerah, bahu-membahu dengan perguruan tinggi, mahasiswa, TNI, kami juga akan kerahkan Pramuka dan seluruh komponen masyarakat lainnya,” kata Herman.

Pemprov Jabar berharap berbagai langkah tersebut mampu menjaga operasional TPA Sarimukti hingga akhir 2029, sambil menunggu fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau Waste to Energy di TPPAS Legok Nangka beroperasi penuh pada 2030.