Percepat Swasembada Pangan, Mendagri Tito Minta Pemda Dukung Penyuluh Pertanian

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat dukungan terhadap penyuluh pertanian guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional. Dukungan tersebut mencakup penyediaan sarana dan prasarana serta pembiayaan operasional Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di berbagai daerah.

Komitmen tersebut ditegaskan melalui penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Pengelolaan Sarana Prasarana serta Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dalam rangka Swasembada Pangan Berkelanjutan bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin 12 Oktober 2026.

Tito mengatakan, keberhasilan program swasembada pangan yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto membutuhkan dukungan tenaga penyuluh pertanian yang bekerja langsung di lapangan. Mereka berperan penting dalam mendampingi petani sekaligus memastikan kebijakan pemerintah dapat diterapkan secara efektif.

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan, penyuluh pertanian kini berada langsung di bawah naungan Kementerian Pertanian.

“Persoalannya adalah beliau (Menteri Pertanian) memerlukan pasukan di lapangan. Jadi selama ini beliau bekerja sama dengan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan),” ujar Tito.

Pemda Diminta Dukung Operasional Balai Penyuluh Pertanian

Tito menjelaskan, BPP menjadi pusat kegiatan penyuluh pertanian di tingkat kecamatan. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta berperan aktif dalam mendukung operasional fasilitas tersebut agar kegiatan pendampingan kepada petani berjalan optimal.

Dukungan pembiayaan dapat dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Transfer ke Daerah (TKD), maupun mekanisme penganggaran lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Kementerian Pertanian akan mengambil langkah perbaikan terhadap BPP yang mengalami kerusakan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu memastikan ketersediaan fasilitas kerja yang memadai bagi para penyuluh.

“Kami kira, kita mem-backup sepenuhnya pada Bapak Menteri Pertanian,” tegas Tito.

Menurutnya, kolaborasi tersebut diperlukan agar kebijakan swasembada pangan yang dirumuskan pemerintah pusat dapat diwujudkan secara nyata di tingkat daerah. Dengan fasilitas yang memadai, penyuluh diharapkan semakin optimal dalam membantu petani meningkatkan produktivitas dan menjaga keberlanjutan produksi pangan.

Kementan Siapkan Perbaikan BPP yang Rusak

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa Indonesia memiliki 37.237 penyuluh pertanian berdasarkan data Kementerian Pertanian per 9 Oktober 2026. Mereka menjalankan tugas dengan memanfaatkan 5.836 unit BPP yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Amran memastikan Kementerian Pertanian akan mempercepat perbaikan BPP yang mengalami kerusakan, terutama fasilitas dengan kondisi rusak berat. Untuk mendukung langkah tersebut, pihaknya melakukan penyesuaian alokasi anggaran agar perbaikan dapat segera dilaksanakan.

“Kami langsung refocusing anggaran biaya tahun ini. Kalau bisa dua bulan selesai yang tadi rusak berat, kita perbaiki. Kemudian insyaallah tahun depan sudah selesai semuanya. Ini (BPP) untuk tempatnya PPL bernaung,” kata Amran.

Perbaikan fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kerja penyuluh pertanian, sehingga mereka memiliki tempat yang layak untuk berkoordinasi, menyusun program pendampingan, dan menjalankan tugas bersama para petani.

Keberadaan penyuluh yang didukung fasilitas memadai menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat sektor pertanian nasional. Pendampingan di lapangan dibutuhkan untuk mendorong peningkatan produksi, memperbaiki praktik budidaya, serta mendukung ketersediaan pangan secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama, Amran mengapresiasi peran Tito dalam menjaga stabilitas harga pangan di berbagai daerah. Ia menilai koordinasi pemerintah pusat dan daerah menjadi bagian penting dalam mengendalikan inflasi, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan pangan masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, serta sejumlah pejabat dan pihak terkait lainnya. (Sumber: Puspen Kemendagri)