Lebih dari 2.400 Konsumen Terdampak, DPR Kawal Penyelesaian LRT City

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, memastikan pihaknya akan mengawal penyelesaian persoalan konsumen perumahan PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP), termasuk sejumlah proyek LRT City. DPR menargetkan seluruh kewajiban pengembalian dana atau refund kepada konsumen dapat diselesaikan pada Desember 2026.

Andre mengatakan, pemantauan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan pimpinan DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Sebelumnya, pada 8 Oktober 2026, DPR bersama Danantara, perwakilan konsumen, serta pihak Adikarya dan ADCP telah menyepakati percepatan penyelesaian persoalan tersebut.

"Kami datang sebagai wakil ketua Komisi VI DPR RI untuk mengawal arahan pimpinan DPR ke Pak Dasco. Ada kesepakatan pada 8 Oktober antara Komisi VI, Danantara, konsumen, serta Adikarya maupun ADCP bahwa hal ini harus segera diselesaikan secepat-cepatnya," kata Andre, Jumat (6/11/2026).

Ia menjelaskan, sebagai bagian dari upaya penyelesaian, posko pengaduan bersama telah dibentuk sejak 16 Oktober 2026. Melalui posko tersebut, sejumlah konsumen sudah menyampaikan permintaan dan aspirasi terkait penyelesaian persoalan yang mereka hadapi.

Hasil pengumpulan aspirasi tersebut selanjutnya akan dilaporkan oleh Adikarya dan ADCP kepada Danantara. Langkah ini diperlukan agar berbagai persoalan dan tuntutan konsumen dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang disepakati.

Selain itu, proses pengembalian dana juga akan dikonsultasikan melalui permintaan pendapat hukum atau legal opinion kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun).

Andre menyebutkan, pertemuan lanjutan dijadwalkan berlangsung pada 16 November 2026. Dalam agenda tersebut, konsumen yang mengajukan refund akan diundang untuk membahas dan menegosiasikan besaran dana pengembalian.

"Insyaallah tanggal 16 November nanti akan ada pertemuan lanjutan di mana yang refund akan diundang untuk melakukan negosiasi kesepakatan berapa angka yang akan dibayarkan," ujarnya.

DPR juga meminta ADCP segera melakukan koordinasi dengan Jamdatun dan Danantara, terutama untuk menyampaikan hasil verifikasi serta kesepakatan yang telah dibangun bersama konsumen.

Andre menegaskan, Komisi VI DPR RI akan terus memantau perkembangan penyelesaian kasus tersebut. Ia ingin memastikan kesepakatan yang dibuat pada 8 Oktober dapat direalisasikan sesuai target waktu yang telah ditentukan.

"Sekali lagi kami di DPR sesuai arahan Pak Dasco akan mengawal dan memastikan bahwa kesepakatan 8 Oktober bahwa ADCP dan Adikarya akan menyelesaikan di bulan Desember akan kami kawal dan kami pastikan itu bisa terlaksana," tegasnya.

Persoalan konsumen LRT City sebelumnya mencuat akibat terhentinya pembangunan sejumlah proyek apartemen serta tertundanya proses serah terima unit. Kondisi tersebut dilaporkan berdampak terhadap lebih dari 2.400 konsumen di kawasan Ciracas, Tebet, dan Cibubur.

Di sisi lain, proyek LRT City Bekasi Eastern Green juga menghadapi kendala dalam proses pemecahan sertifikat. Persoalan tersebut dikaitkan dengan kondisi likuiditas pengembang, sementara penyelesaiannya ditargetkan baru dapat dilakukan pada 2034.

Melalui pengawalan DPR, proses koordinasi dengan Danantara, Jamdatun, dan pihak pengembang diharapkan dapat mempercepat penyelesaian kewajiban kepada konsumen. Target Desember 2026 kini menjadi tenggat yang ditunggu para konsumen untuk memperoleh kepastian terkait pengembalian dana mereka.