Pemerintah Genjot Perlinsos Digital, 18,8 Juta KK Sudah Terdaftar

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong seluruh pemerintah daerah (Pemda) mempercepat proses registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan akurasi pendataan masyarakat sekaligus memastikan bantuan sosial (bansos) diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan.

Dorongan tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Registrasi Perlinsos Digital bersama para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia. Kegiatan berlangsung secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Tito mengatakan, percepatan digitalisasi pemerintahan merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet di Istana Negara. Presiden menginginkan birokrasi yang lebih sederhana melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-government.

Menurutnya, digitalisasi akan menghubungkan berbagai layanan pemerintah pusat dan daerah sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan secara lebih mudah, cepat, dan efisien tanpa harus mendatangi banyak instansi.

"Presiden sudah memerintahkan untuk dilakukan digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia, SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, e-government, atau GovTech, Government Technology," ujar Tito.

Ia menjelaskan, sektor perlindungan sosial menjadi salah satu bidang pertama yang menerapkan sistem tersebut. Melalui integrasi data kependudukan berbasis KTP elektronik (KTP-el) dan biometrik, pemerintah dapat menghubungkan identitas masyarakat dengan berbagai layanan publik.

Sistem yang dikembangkan bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan sejumlah kementerian/lembaga itu nantinya juga terintegrasi dengan data pendidikan, kesehatan, kendaraan bermotor, hingga kepemilikan tanah melalui ATR/BPN.

Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat melakukan verifikasi kondisi sosial ekonomi calon penerima bantuan secara lebih akurat. Data kepemilikan aset, seperti kendaraan dan tanah, menjadi salah satu informasi pendukung dalam menentukan kelayakan masyarakat menerima bansos tunai maupun nontunai.

Tito menilai penerapan Perlinsos Digital juga dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi warga yang membutuhkan intervensi bantuan. Program ini sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting di berbagai wilayah.

Berdasarkan data dasbor Perlinsos Digital Kementerian Sosial per 6 November 2026, jumlah keluarga yang telah menyelesaikan registrasi mencapai 18,8 juta kepala keluarga (KK). Sementara itu, agen yang terdaftar sudah melampaui 1,05 juta orang, dengan lebih dari 502 ribu agen tercatat aktif.

Mendagri menegaskan, keberadaan agen sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat yang belum memiliki telepon pintar atau mengalami kesulitan menggunakan aplikasi secara mandiri.

Dalam kesempatan tersebut, Tito turut mengapresiasi capaian Aceh dan Bali sebagai provinsi dengan persentase registrasi tertinggi. Aceh mencatatkan capaian 51,25 persen, sedangkan Bali mencapai 50,73 persen.

Untuk mempercepat pemerataan registrasi, ia meminta setiap daerah membentuk tim atau satuan tugas (satgas) khusus. Tim tersebut disarankan dipimpin kepala dinas sosial, melibatkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil), serta diawasi sekretaris daerah dengan kepala daerah sebagai penanggung jawab.

Rakor ini turut dihadiri Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Kepala BSSN Albertus Rachmad Wibowo, serta sejumlah kepala daerah dan perwakilannya secara daring.