Cegah Lonjakan Harga Sembako, Pemda Diminta Perkuat Kerja Sama Antarwilayah

Jakarta – Upaya menjaga stabilitas harga pangan di berbagai daerah membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dan wilayah pemasok. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, meminta pemerintah daerah (Pemda) lebih aktif mengatasi kendala distribusi serta membangun komunikasi dengan para pelaku usaha guna memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.

Arahan tersebut disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (3/11/2026). Menurutnya, pemerintah daerah tidak cukup hanya melakukan pemantauan harga di pasar, tetapi juga harus memahami secara menyeluruh rantai pasok komoditas pangan, termasuk mengenali pengepul besar dan pihak yang mengendalikan distribusi.

Tomsi menilai pemahaman terhadap jalur distribusi menjadi faktor penting dalam menentukan langkah penanganan ketika terjadi kenaikan harga. Dengan mengetahui sumber pasokan dan pelaku distribusi, Pemda dapat lebih cepat menemukan solusi sebelum kenaikan harga semakin membebani masyarakat.

Sejumlah komoditas yang perlu mendapat perhatian khusus meliputi cabai rawit, cabai merah, beras, gula pasir, dan bawang merah. Pemerintah daerah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap pergerakan harga gula pasir dan bawang merah. Adapun untuk beras medium, Pemda perlu melakukan pemantauan secara berkala serta memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog di wilayah masing-masing.

Selain itu, Tomsi mengingatkan agar hambatan cuaca maupun transportasi tidak menghalangi upaya pemerintah dalam menjaga pasokan pangan. Apabila suatu daerah mengalami kekurangan stok, pemerintah daerah harus segera mencari alternatif pasokan dari wilayah terdekat melalui komunikasi dengan pihak yang memiliki kemampuan memasok komoditas tersebut.

Ia juga mendorong Pemda mengembangkan gerakan menanam sebagai salah satu solusi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Langkah ini dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah.

Tomsi menegaskan, koordinasi dengan distributor, pengepul, dan daerah pemasok harus dilakukan secara konsisten. Rapat pengendalian inflasi yang rutin digelar juga harus menghasilkan tindakan konkret di lapangan, bukan sebatas pembahasan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau.

Dalam rapat yang sama, turut dibahas kerja sama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengenai program sertifikat tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.

Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan Badan Pangan Nasional, Badan Pusat Statistik, Kantor Staf Presiden, Kementerian PKP, Kementerian Perdagangan, serta sejumlah instansi terkait lainnya.