Deretan Kasus Penyadapan Presiden di Dunia, dari SBY hingga Pemimpin Prancis

JAKARTA – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh di Indonesia menambah panjang catatan kasus pengintaian komunikasi terhadap pemimpin negara di dunia.

Praktik penyadapan terhadap kepala negara bukan fenomena baru. Sejumlah skandal intelijen internasional menunjukkan bahwa komunikasi presiden, perdana menteri, hingga pejabat tinggi pemerintahan pernah menjadi sasaran pemantauan badan intelijen asing.

Kasus-kasus tersebut terungkap melalui dokumen rahasia yang dibocorkan mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA), Edward Snowden, hingga investigasi internasional mengenai penggunaan perangkat lunak mata-mata Pegasus.

Salah satu kasus yang pernah menghebohkan Indonesia adalah dugaan penyadapan terhadap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) oleh badan intelijen Australia pada 2009.

Seperti dirangkum dari berbagai sumber, berikut sejumlah kasus penyadapan dan pengintaian komunikasi terhadap pemimpin negara yang pernah terungkap.

1. Presiden SBY Diduga Menjadi Target Intelijen Australia

Kasus penyadapan terhadap SBY terungkap pada November 2013 setelah Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan Guardian Australia memperoleh dokumen rahasia yang dibocorkan Edward Snowden.

Dokumen tersebut menunjukkan badan intelijen elektronik Australia, Defence Signals Directorate (DSD), memantau aktivitas telepon seluler SBY selama 15 hari pada Agustus 2009.

Intelijen Australia juga disebut berupaya mendengarkan percakapan telepon SBY. Namun, salah satu upaya intersepsi yang tercatat tidak berhasil karena durasi panggilan terlalu singkat.

Selain SBY, sasaran pemantauan mencakup Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta sejumlah menteri dan pejabat pemerintah.

Terungkapnya dokumen tersebut memicu ketegangan diplomatik antara Indonesia dan Australia.

SBY meminta penjelasan resmi dari pemerintah Australia. Indonesia juga menarik duta besarnya dari Canberra dan menghentikan sementara sejumlah kerja sama, termasuk latihan militer dan kerja sama intelijen.

Peristiwa tersebut menjadi salah satu skandal intelijen yang paling menyita perhatian dalam hubungan Indonesia-Australia.

2. Presiden Brasil Dilma Rousseff Disadap NSA

Pada September 2013, Presiden Brasil Dilma Rousseff menjadi salah satu pemimpin dunia yang disebut menjadi sasaran pengintaian NSA.

Dokumen yang dibocorkan Snowden menunjukkan komunikasi Rousseff dan sejumlah pejabat pemerintahannya menjadi target pemantauan intelijen Amerika Serikat.

Pengungkapan tersebut disampaikan jurnalis Glenn Greenwald melalui jaringan televisi Brasil, TV Globo, berdasarkan dokumen rahasia NSA.

Kasus ini memicu kemarahan pemerintah Brasil karena pengintaian dilakukan terhadap negara yang selama itu memiliki hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat.

Rousseff bahkan membatalkan rencana kunjungan kenegaraan ke Washington pada Oktober 2013.

Pemerintah Brasil juga mendesak Amerika Serikat memberikan penjelasan mengenai aktivitas intelijen tersebut.

Kasus ini memperlihatkan bahwa komunikasi kepala negara dapat menjadi sumber informasi strategis bagi badan intelijen asing, termasuk dalam urusan diplomasi dan kebijakan ekonomi.

3. Tiga Presiden Prancis Jadi Target Penyadapan NSA

Kasus lain yang menggemparkan dunia terjadi di Prancis.

Pada Juni 2015, WikiLeaks mengungkap dokumen rahasia NSA yang menunjukkan tiga presiden Prancis, yakni Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, dan François Hollande, menjadi sasaran penyadapan Amerika Serikat.

Dokumen tersebut mencakup aktivitas pengintaian komunikasi para pemimpin Prancis selama periode 2006 hingga 2012.

Tidak hanya presiden, sejumlah pejabat tinggi pemerintahan, diplomat, dan politikus Prancis juga masuk dalam daftar pemantauan.

Salah satu dokumen yang diungkap memuat percakapan Hollande pada Mei 2012 mengenai rencana konsultasi rahasia dengan pihak oposisi Jerman terkait kemungkinan keluarnya Yunani dari zona euro.

Pengungkapan tersebut memicu reaksi pemerintah Prancis.

Hollande menghubungi Presiden Amerika Serikat Barack Obama untuk meminta penjelasan. Pemerintah Prancis juga memanggil Duta Besar Amerika Serikat guna membahas persoalan tersebut.

Obama kemudian memberikan jaminan bahwa praktik penyadapan terhadap pemimpin negara sekutu tidak akan dilanjutkan.

Kasus ini memperlihatkan bahwa hubungan sebagai negara sekutu tidak selalu menghalangi aktivitas pengumpulan informasi intelijen.

4. Presiden Meksiko Felipe Calderon dan Enrique Pena Nieto Diintai

Meksiko juga pernah menjadi sasaran pengintaian intelijen Amerika Serikat.

Pada Oktober 2013, media Jerman Der Spiegel mengungkap dokumen Snowden yang menunjukkan NSA berhasil mengakses server surat elektronik kepresidenan Meksiko.

Salah satu akun yang menjadi sasaran adalah surat elektronik milik Presiden Felipe Calderon.

Informasi yang diperoleh disebut mencakup komunikasi diplomatik dan ekonomi serta berbagai informasi mengenai kondisi politik dalam negeri Meksiko.

Sebelumnya, dokumen lain juga mengungkap pengintaian terhadap Enrique Pena Nieto ketika masih menjadi kandidat presiden pada 2012.

NSA disebut dapat membaca komunikasi elektronik yang berkaitan dengan rencana susunan kabinet pemerintahan Pena Nieto sebelum diumumkan secara resmi.

Pemerintah Meksiko mengecam praktik tersebut dan meminta Amerika Serikat melakukan penyelidikan.

Pengungkapan itu menunjukkan bahwa pengintaian intelijen tidak hanya menyasar presiden yang sedang menjabat, tetapi juga kandidat pemimpin negara ketika proses politik berlangsung.

5. Emmanuel Macron Masuk Daftar Target Pegasus

Pengintaian terhadap pemimpin negara semakin berkembang dengan hadirnya teknologi spyware atau perangkat lunak mata-mata.

Pada Juli 2021, investigasi internasional Pegasus Project mengungkap nomor telepon sejumlah pemimpin dunia masuk dalam daftar target potensial perangkat lunak Pegasus buatan perusahaan NSO Group asal Israel.

Salah satu nama yang muncul adalah Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Selain Macron, nomor telepon Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Presiden Irak Barham Salih, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, serta sejumlah pemimpin negara lainnya juga ditemukan dalam daftar tersebut.

Pegasus memiliki kemampuan mengakses informasi dalam telepon seluler, termasuk pesan, daftar kontak, foto, hingga mengaktifkan mikrofon dan kamera apabila berhasil terpasang pada perangkat sasaran.

Namun, terdapat perbedaan penting dalam temuan investigasi tersebut. Masuknya nomor telepon dalam daftar target potensial tidak otomatis membuktikan perangkat telah berhasil diretas.

Amnesty International menyatakan tidak dapat melakukan pemeriksaan forensik terhadap telepon para kepala negara untuk memastikan apakah perangkat mereka benar-benar terinfeksi Pegasus.

NSO Group juga membantah sejumlah tuduhan terkait penggunaan perangkat lunaknya terhadap pemimpin negara.

Meski demikian, pengungkapan Pegasus Project kembali memunculkan perdebatan internasional mengenai batas penggunaan teknologi pengawasan oleh pemerintah.

6. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez Jadi Sasaran Pegasus

Selain presiden, kepala pemerintahan juga pernah menjadi sasaran dugaan pengintaian menggunakan Pegasus.

Pada 2022, pemerintah Spanyol mengungkap bahwa telepon Perdana Menteri Pedro Sanchez dan sejumlah menteri diduga menjadi sasaran serangan spyware Pegasus.

Kasus tersebut memicu krisis politik dan keamanan di Spanyol. Kepala badan intelijen negara itu bahkan mengundurkan diri setelah muncul persoalan terkait pengawasan terhadap sejumlah pejabat.

Pada April 2024, pengadilan Spanyol kembali membuka penyelidikan terhadap dugaan penggunaan Pegasus untuk menyerang telepon Sanchez dan sejumlah politikus lainnya.

Penyelidikan tersebut dilakukan untuk mencari tahu pihak yang bertanggung jawab atas serangan dan kemungkinan keterkaitannya dengan kasus pengintaian di Prancis.

Hingga pemberitaan Reuters pada April 2024, belum ada tersangka yang ditetapkan dalam penyelidikan tersebut.

Penyadapan Pemimpin Negara dan Persoalan Keamanan Nasional

Deretan kasus tersebut memperlihatkan bahwa pengintaian komunikasi terhadap pemimpin negara telah menjadi bagian dari persoalan keamanan internasional.

Metode yang digunakan pun berkembang, mulai dari intersepsi komunikasi telepon, akses terhadap server surat elektronik pemerintahan, hingga penggunaan spyware yang mampu mengakses berbagai informasi dalam perangkat pribadi.

Di sisi lain, pengungkapan sejumlah kasus tersebut juga memunculkan persoalan mengenai kedaulatan negara, perlindungan privasi, dan batas kewenangan badan intelijen.

Kasus SBY, Dilma Rousseff, hingga tiga presiden Prancis menunjukkan bahwa hubungan diplomatik yang erat tidak selalu menjamin komunikasi antarpemimpin negara terbebas dari pengintaian.

Sementara itu, kemunculan Pegasus memperlihatkan perkembangan teknologi yang membuat pengawasan komunikasi semakin sulit dideteksi.

Kini, ketika Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh di Indonesia, perhatian publik kembali tertuju pada persoalan yang sama: bagaimana memastikan kewenangan penyadapan tidak disalahgunakan dan siapa yang harus bertanggung jawab ketika pengawasan dilakukan di luar ketentuan hukum.