Kutuk Serangan Houthi di Bandara Riyadh, Pemerintah Diminta Lindungi WNI dan Fasilitasi Jemaah Umrah

Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mengutuk serangan kelompok Houthi di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi. Ia meminta pemerintah memastikan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) sekaligus memfasilitasi jemaah umrah yang terdampak penutupan bandara.

“Kita tentu merasa prihatin atas insiden serangan di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Kita mengutuk keras perbuatan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan itu,” kata Sukamta, Rabu 14 Oktober 2026.

Serangan kelompok Houthi dilaporkan menyasar sejumlah fasilitas penerbangan di Arab Saudi, termasuk Bandara Internasional King Khalid di Riyadh dan Bandara Internasional King Fahd di Dammam. Insiden di Riyadh disebut sebagai salah satu serangan terparah dalam rangkaian kejadian tersebut.

Serangan itu memicu kebakaran hebat dengan kepulan asap hitam yang membubung di sekitar bandara hingga mengganggu operasional penerbangan. Laporan awal yang dikutip dalam keterangan tersebut menyebutkan 14 orang meninggal dunia dan 309 orang mengalami luka-luka.

Menyikapi situasi tersebut, Sukamta mengapresiasi langkah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh yang melakukan penelusuran untuk memastikan kondisi WNI. Hingga Minggu (11/10/2026) malam waktu setempat, belum ada WNI yang teridentifikasi menjadi korban.

“KBRI Riyadh telah melakukan berbagai tindak lanjut dengan cukup baik, termasuk menghubungi jaringan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) yang bertugas di berbagai rumah sakit di Riyadh serta komunitas WNI yang bekerja di maskapai Flynas di Terminal 3 Bandara King Khalid,” ujarnya.

Meski demikian, ia meminta KBRI Riyadh terus memantau situasi dan memastikan seluruh WNI, termasuk pekerja migran Indonesia (PMI) serta jemaah umrah, memperoleh informasi dan bantuan yang dibutuhkan.

“Kami berharap, pihak KBRI Riyadh terus melakukan pemantauan terhadap kondisi WNI di Arab Saudi, termasuk para jemaah umrah Indonesia yang mungkin terdampak akibat peristiwa ini,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

DPR Awasi Layanan Perlindungan WNI

Sukamta menyebut KBRI Riyadh telah memberikan bantuan kepada tiga WNI atau PMI yang terdampak gangguan penerbangan di Bandara King Khalid. Penutupan bandara yang disebut berlangsung hingga Sabtu (17/10/2026) berpotensi menambah kendala perjalanan bagi penumpang, termasuk jemaah umrah asal Indonesia.

Karena itu, Komisi I DPR RI akan mengawasi kesiapan diplomasi dan layanan konsuler melalui Kementerian Luar Negeri, KBRI Riyadh, serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah.

“Perwakilan Indonesia perlu memiliki mekanisme respons yang jelas bagi WNI yang membutuhkan informasi, pendampingan, atau bantuan darurat,” jelasnya.

Menurut Sukamta, pemerintah juga perlu menetapkan indikator evaluasi yang terukur, mulai dari kecepatan penyampaian informasi, kepastian pendataan jemaah umrah dan PMI, hingga akses terhadap layanan bantuan serta penyelesaian pengaduan.

Dengan indikator tersebut, koordinasi antarinstansi dapat dievaluasi untuk memastikan tidak ada celah pelayanan yang menyulitkan WNI di tengah situasi darurat.

Ia juga mengingatkan WNI yang memiliki jadwal penerbangan ke Arab Saudi agar memeriksa dan mengonfirmasi jadwal secara langsung kepada maskapai sebelum berangkat ke bandara. Jemaah umrah diminta mengikuti arahan otoritas setempat serta memantau informasi resmi dari KBRI, pengelola bandara, dan maskapai penerbangan.

Jemaah Umrah Terdampak Penutupan Bandara

Penutupan Bandara Riyadh turut berdampak pada keberangkatan jemaah umrah dari Indonesia. Sejumlah calon jemaah dilaporkan tertahan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, pada Senin (12/10/2026) karena perjalanan mereka terganggu.

Sukamta meminta pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait menyiapkan langkah konkret untuk membantu jemaah yang gagal berangkat, termasuk koordinasi dengan penyelenggara perjalanan umrah dan pihak maskapai.

“Imbauan tersebut penting, tetapi perlu diikuti langkah yang lebih terkoordinasi. Termasuk agar Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait memfasilitasi jemaah Indonesia yang gagal berangkat umrah karena penutupan Bandara Riyadh,” tuturnya.

Ia menilai, perjalanan ibadah lintas negara juga membutuhkan kesiapsiagaan terhadap risiko keamanan yang berada di luar kendali jemaah. Oleh sebab itu, keputusan perjalanan perlu mempertimbangkan kondisi faktual dan arahan otoritas yang berwenang.

Pemerintah juga diminta menyiapkan skenario penanganan apabila gangguan penerbangan berlangsung lebih lama, terutama untuk memberikan dukungan kepada jemaah yang tertahan, lansia, kelompok rentan, serta mereka yang membutuhkan penanganan kesehatan khusus.

“Persiapan ini harus dilakukan tanpa menimbulkan kepanikan atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi,” tegasnya.

Menutup keterangannya, Sukamta mengimbau seluruh WNI di Arab Saudi meningkatkan kewaspadaan, menghindari lokasi rawan, dan membatasi perjalanan yang tidak mendesak. WNI yang membutuhkan bantuan diminta segera menghubungi perwakilan Indonesia terdekat serta mengutamakan keselamatan diri.