Pemimpin Oposisi Israel Desak Netanyahu Mundur

Jakarta, 18 September 2026 – Pemimpin oposisi Israel sekaligus Ketua Partai Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman, kembali menyerukan agar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu meninggalkan jabatannya. Pernyataan tersebut disampaikan beberapa pekan menjelang pemilihan umum Israel yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober 2026.

Dalam sebuah video yang diunggah melalui platform X pada Kamis (17/9), Lieberman menyatakan bahwa pemerintahan Netanyahu memikul tanggung jawab atas kegagalan yang terjadi sebelum dan sekitar serangan 7 Oktober 2023.

Lieberman juga menyerukan agar tokoh-tokoh yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan ketika peristiwa tersebut terjadi tidak kembali menjadi bagian dari pemerintahan berikutnya apabila mereka dinilai tidak mengambil tanggung jawab atau mendukung pembentukan komisi penyelidikan negara.

Ia menilai pertanggungjawaban politik atas peristiwa tersebut perlu ditegaskan secara terbuka.

Perdebatan soal Serangan 7 Oktober

Serangan pada 7 Oktober 2023 menjadi salah satu peristiwa paling penting dalam konflik Israel-Palestina dalam beberapa tahun terakhir. Pada hari tersebut, kelompok Hamas menyerang sejumlah pangkalan militer dan permukiman Israel di sekitar Jalur Gaza. Serangan tersebut menyebabkan warga Israel tewas dan sejumlah orang disandera.

Hamas menyatakan serangan itu dilakukan sebagai respons terhadap apa yang mereka sebut sebagai berbagai tindakan Israel terhadap warga Palestina dan tempat-tempat suci, termasuk Masjid Al-Aqsa.

Sejak peristiwa tersebut, muncul perdebatan politik di Israel mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas kegagalan keamanan yang memungkinkan serangan berlangsung.

Sejumlah partai oposisi menempatkan tanggung jawab politik pada Netanyahu dan pemerintahannya. Netanyahu sendiri menolak mengambil tanggung jawab pribadi atas kegagalan tersebut.

Perdebatan juga mencakup pembentukan komisi penyelidikan negara untuk mengkaji berbagai kejadian sebelum dan selama 7 Oktober.

Polemik Komisi Penyelidikan

Pemerintahan Netanyahu sebelumnya lama menolak pembentukan komisi penyelidikan negara terkait peristiwa tersebut. Pada November tahun lalu, pemerintah memutuskan untuk mendorong pembentukan sebuah komisi yang ditunjuk pemerintah.

Langkah tersebut mendapat kritik dari kubu oposisi. Mereka mempertanyakan independensi dan kewenangan komisi yang diusulkan serta menilai mekanisme tersebut belum cukup untuk menyelidiki tanggung jawab berbagai pihak secara menyeluruh.

Perdebatan mengenai penyelidikan 7 Oktober kini kembali menjadi isu politik menjelang pemilihan umum Israel.

Sejumlah laporan media Israel juga sebelumnya menyebut adanya dugaan bahwa Netanyahu menerima peringatan dari Uni Emirat Arab mengenai kemungkinan serangan besar Hamas sebelum 7 Oktober. Laporan tersebut juga menyebut adanya persoalan terkait penyampaian informasi tersebut kepada para pejabat keamanan Israel. Klaim tersebut merupakan laporan media dan menjadi bagian dari perdebatan mengenai respons pemerintah sebelum serangan.

Netanyahu Hadapi Perkara Hukum

Selain polemik mengenai serangan 7 Oktober, Netanyahu juga menghadapi proses hukum terkait sejumlah perkara korupsi yang telah lama berjalan. Netanyahu membantah tuduhan tersebut.

Proses persidangan beberapa kali mengalami penundaan, termasuk karena situasi keamanan dan operasi militer Israel.

Di tingkat internasional, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada November 2024 mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik di Gaza.

ICC menyatakan terdapat dasar yang dinilai memadai untuk meyakini adanya tanggung jawab pidana atas sejumlah dugaan tindakan, termasuk penggunaan kelaparan sebagai metode perang, serangan yang diarahkan terhadap warga sipil, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan tidak manusiawi lainnya. Pemerintah Israel menolak tuduhan tersebut.

Pemilihan umum Israel dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober 2026. Menjelang pemungutan suara, isu pertanggungjawaban atas peristiwa 7 Oktober, proses hukum Netanyahu, serta arah kebijakan pemerintah terhadap konflik regional menjadi bagian dari perdebatan politik di Israel.