Pendapatan Negara Tumbuh 25,4 Persen hingga Agustus 2026, Defisit APBN Tetap Terkendali

Jakarta, 18 September 2026 – Kinerja keuangan negara hingga akhir Agustus 2026 menunjukkan pertumbuhan positif. Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun, setara dengan 65,2 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2026.

Realisasi tersebut tumbuh 25,4 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Di sisi lain, belanja negara hingga Agustus 2026 telah mencapai Rp2.295,7 triliun. Dengan perkembangan penerimaan dan belanja tersebut, defisit APBN tercatat sebesar Rp240,1 triliun atau sekitar 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan kondisi tersebut menunjukkan pengelolaan APBN masih berjalan secara terkendali. Pemerintah, menurutnya, tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja negara dan kemampuan penerimaan.

“APBN sampai dengan akhir Agustus ini masih menunjukkan kinerja yang kuat. Keseimbangan primer kita masih positif dan defisit kita masih terkendali,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN, Jumat (18/9/2026).

Penerimaan Pajak dan PNBP Meningkat

Pertumbuhan pendapatan negara terutama didukung oleh peningkatan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Penerimaan perpajakan tercatat Rp1.619,3 triliun, meningkat 24,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara PNBP mencapai Rp435,1 triliun, atau mengalami pertumbuhan sebesar 41,7 persen secara tahunan.

Jika dirinci, penerimaan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp210,2 triliun, tumbuh 7,8 persen secara yoy. Sementara penerimaan pajak mencapai Rp1.409 triliun, dengan pertumbuhan 24,1 persen.

Kinerja penerimaan pajak antara lain ditopang oleh pertumbuhan Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas yang mencapai 16,6 persen. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) juga tumbuh cukup tinggi, yakni sebesar 38,9 persen.

Belanja Negara Tetap Didorong

Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja pemerintah pusat hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp1.791,5 triliun.

Belanja kementerian/lembaga tercatat sebesar Rp912,4 triliun, sedangkan belanja non-kementerian/lembaga mencapai Rp879,1 triliun.

Suahasil menjelaskan pemerintah tetap menjaga realisasi belanja untuk mendukung kegiatan ekonomi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. Belanja negara diarahkan agar tetap memberikan dampak terhadap aktivitas perekonomian di tengah upaya menjaga kesehatan fiskal.

Salah satu komponen belanja yang mengalami peningkatan adalah pembayaran subsidi dan kompensasi kepada PT PLN (Persero) serta PT Pertamina. Hingga Agustus 2026, nilainya mencapai Rp331,4 triliun, naik dibandingkan Rp218 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan tersebut menunjukkan besarnya dukungan anggaran pemerintah untuk menjaga keterjangkauan energi bagi masyarakat.

Defisit Diproyeksikan 2,85 Persen

Dengan perkembangan penerimaan dan belanja hingga Agustus, Kementerian Keuangan memperkirakan defisit APBN hingga akhir 2026 masih berada di sekitar target yang telah ditetapkan.

Defisit fiskal diproyeksikan menuju 2,85 persen terhadap PDB, sesuai dengan asumsi yang tercantum dalam APBN 2026.

“Kita juga sudah memproyeksikan di Laporan Semester I bahwa defisit APBN akan menuju 2,85 persen dari PDB,” kata Suahasil.

Pemerintah akan terus memantau perkembangan penerimaan, belanja, serta kondisi perekonomian hingga akhir tahun untuk menjaga agar pelaksanaan APBN tetap sesuai dengan kerangka fiskal yang telah ditetapkan.