Prabowo Perkuat Industri Tekstil RI, Impor Ilegal Jadi Sorotan

Jakarta, 23 September 2026 — Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional. Sektor tersebut dinilai memiliki peran penting terhadap perekonomian sekaligus menjadi salah satu industri padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja.

Dikutip dari laman Info Publik, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan industri TPT memiliki rantai produksi yang luas, mulai dari sektor hulu hingga hilir. Karena itu, pemerintah ingin memperkuat industri tersebut agar tetap mampu berkembang di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Saat ini, industri TPT disebut memberikan kontribusi sekitar 0,97 persen terhadap perekonomian nasional. Sektor tersebut juga menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja dengan nilai ekspor mencapai USD 12 miliar.

Airlangga menyebut pertumbuhan industri TPT berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional, yakni sekitar 5,6 persen. Namun, masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu diselesaikan agar kapasitas industri dapat dimanfaatkan secara maksimal.

"Kemudian ini menjadi salah satu sektor padat yang strategis dan dalam arahan tadi terhadap Pak Presiden, kita sampaikan bahwa TPT ini tumbuhnya di atas pertumbuhan ekonomi, yaitu 5,6 persen," ujar Airlangga dalam keterangannya di Istana Negara, Selasa (22/9).

Salah satu perhatian pemerintah adalah harmonisasi tarif dari sektor hulu hingga hilir, termasuk persoalan biaya masuk dan ketentuan antidumping yang berkaitan dengan industri garmen.

Kapasitas Pabrik Masih Bisa Ditingkatkan

Pemerintah melihat masih terdapat ruang untuk meningkatkan produksi industri tekstil dalam negeri. Saat ini, tingkat utilisasi pabrik tekstil berada di kisaran 75 persen, sehingga masih tersedia kapasitas untuk melakukan ekspansi.

Pemerintah juga akan memetakan industri TPT berdasarkan subsektor, antara lain tekstil, pakaian, kulit, dan alas kaki. Pemetaan tersebut diharapkan membuat kebijakan yang diberikan lebih sesuai dengan persoalan masing-masing sektor.

Dari sisi perdagangan, kondisi setiap subsektor juga berbeda. Untuk tekstil bahan baku, misalnya, neraca perdagangan masih mengalami defisit. Nilai impor tercatat sekitar USD 8,4 miliar, sedangkan ekspornya mencapai USD 3,1 miliar.

Sebaliknya, subsektor pakaian mencatat surplus perdagangan. Ekspornya mencapai USD 8,7 miliar, sementara nilai impornya sekitar USD 690 juta.

Pemerintah Tertibkan Impor Ilegal

Selain persoalan bahan baku, pemerintah juga menyoroti masuknya produk tekstil secara ilegal ke pasar domestik. Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu produsen garmen nasional.

Airlangga mengatakan Presiden Prabowo telah meminta Kementerian Keuangan, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, untuk segera menertibkan persoalan impor ilegal tersebut.

Di sisi pembiayaan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani mengatakan pemerintah akan mendorong perbankan, terutama bank-bank Himbara, agar memberikan akses pembiayaan kepada pelaku usaha TPT.

Pembiayaan tersebut antara lain dapat digunakan untuk melakukan peremajaan mesin produksi yang sudah berusia tua. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk tekstil dan garmen Indonesia.

Pemerintah juga mempertimbangkan pemberian kembali tax holiday untuk investasi baru di sektor tekstil serta pemanfaatan tax allowance. Selain itu, Danantara disebut akan menyiapkan kawasan khusus yang mengintegrasikan industri TPT dari hulu hingga hilir.

Integrasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan pemanfaatan teknologi sehingga produk tekstil Indonesia memiliki daya saing yang lebih kuat di pasar domestik maupun global.