Puan Maharani Desak Tambahan Pasokan BBM di Bali, Antrean SPBU Mengular hingga 1 Kilometer

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pertamina dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera menambah pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Bali untuk mengatasi kelangkaan yang memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Puan menegaskan, penanganan kelangkaan BBM tidak cukup hanya dengan mendatangkan tambahan pasokan. Pemerintah dan Pertamina juga perlu memastikan distribusi berjalan lancar hingga ke SPBU yang mengalami kekosongan.

“Kesulitan warga memperoleh BBM di sejumlah SPBU di Bali perlu segera diselesaikan melalui penguatan distribusi sampai titik pelayanan. Pemerintah dan Pertamina perlu memastikan adanya tambahan pasokan BBM di Bali,” kata Puan, Rabu 14 Oktober 2026.

Kelangkaan BBM dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Bali, antara lain Denpasar, Badung, Klungkung, Buleleng, dan Bangli. Kondisi tersebut membuat warga harus mengantre selama berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar.

Di sejumlah SPBU, antrean kendaraan bahkan dilaporkan mengular hingga sekitar satu kilometer. Seorang warga perempuan di Kabupaten Badung juga dikabarkan pingsan setelah mengantre BBM selama berjam-jam.

Pertamina sebelumnya menyebut kendala bongkar muat kapal tanker menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terganggunya pasokan BBM di Bali. Perusahaan tersebut menyatakan akan menyiapkan tambahan pasokan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menanggapi hal itu, Puan meminta tambahan pasokan diikuti kepastian distribusi agar pemulihan dapat segera dirasakan masyarakat.

“Tambahan pasokan yang tiba juga perlu diikuti kepastian pengiriman ke SPBU, terutama wilayah yang masih mengalami kekosongan BBM dan terjadi antrean panjang,” tuturnya.

Pertamina Diminta Evaluasi Distribusi BBM

Puan mendorong Kementerian ESDM bersama Pertamina memeriksa seluruh tahapan pemulihan pasokan, mulai dari kedatangan kapal tanker, proses pembongkaran, ketersediaan stok di terminal BBM, hingga pengiriman kepada penyalur.

Menurutnya, pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan yang masih terjadi sekaligus menentukan langkah percepatan agar pelayanan SPBU kembali normal.

“Pemeriksaan harus memperjelas hambatan yang masih terjadi dan keputusan yang diperlukan untuk mempercepat pelayanan kembali normal,” jelas mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) tersebut.

Ia menambahkan, keberhasilan penanganan kelangkaan harus diukur dari ketersediaan BBM di titik pelayanan, bukan semata-mata dari jumlah pasokan yang berhasil didatangkan.

“Warga membutuhkan kepastian BBM dapat diperoleh di tempat pelayanan. Setiap tambahan pasokan perlu segera diterjemahkan menjadi pengiriman yang sesuai kebutuhan dan pemulihan SPBU yang dapat dirasakan masyarakat,” imbuhnya.

Puan juga meminta Pertamina memetakan kebutuhan BBM berdasarkan jenis bahan bakar dan wilayah pelayanan. SPBU yang berulang kali mengalami kekosongan perlu mendapatkan prioritas agar pasokan berikutnya mampu memenuhi kebutuhan hingga jadwal pengiriman lanjutan.

Selain itu, pemerintah diminta menetapkan target pemulihan yang terukur. Indikator evaluasi antara lain jumlah SPBU yang kembali beroperasi normal, durasi kekosongan stok, kecukupan pasokan di antara jadwal pengiriman, serta perkembangan waktu antrean kendaraan.

“Evaluasi perlu melihat jumlah SPBU yang kembali melayani, lamanya kekosongan, kecukupan pasokan antarjadwal pengiriman, dan perkembangan waktu antrean. Informasi tersebut menjadi dasar penyesuaian operasi setiap hari,” paparnya.

Kelangkaan BBM Dikhawatirkan Ganggu Ekonomi Bali

Selama proses pemulihan, Puan meminta pemerintah memastikan akses energi bagi layanan darurat dan aktivitas penting masyarakat tetap terjaga melalui mekanisme yang sesuai ketentuan. Kebutuhan fasilitas kesehatan, angkutan umum, serta distribusi bahan pokok perlu menjadi bagian dari perencanaan penanganan berdasarkan jenis BBM yang digunakan.

Ia juga menekankan pentingnya pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah dan Pertamina. Setiap kendala distribusi harus disertai informasi mengenai lokasi terdampak, pihak yang bertanggung jawab menangani, serta perkiraan waktu pemulihan pelayanan.

“Pemerintah dan Pertamina perlu mengetahui lokasi yang masih terkendala, pihak yang menanganinya, dan kapan pelayanan diperkirakan membaik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Puan mengingatkan bahwa Bali merupakan salah satu destinasi pariwisata utama Indonesia dengan sektor ekonomi kreatif yang berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, gangguan pasokan BBM yang berkepanjangan berpotensi memengaruhi mobilitas warga, kegiatan usaha, hingga distribusi barang.

“Kelangkaan BBM yang tidak segera diatasi dapat berdampak terhadap perekonomian di Bali yang pada akhirnya akan memengaruhi ekonomi kerakyatan dan pembangunan ekonomi Nasional,” ujarnya.

Puan memastikan DPR RI melalui komisi terkait akan mengawal evaluasi ketahanan pasokan BBM di Bali. Pengawasan tersebut mencakup kebutuhan cadangan operasional serta alternatif pengiriman apabila terjadi perubahan jadwal distribusi.

“Perbaikan perlu memastikan gangguan pada satu tahapan dapat diantisipasi sebelum berdampak luas terhadap pelayanan,” pungkas Puan.