Polri Mutasi 199 Personel, Kakorlantas hingga Tiga Kapolda Berganti

Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan mutasi terhadap 199 personel yang terdiri atas perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen). Perubahan jabatan tersebut mencakup sejumlah posisi strategis di tingkat Mabes Polri hingga kepolisian daerah.

Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP/2026 tertanggal 10 Oktober 2026. Sejumlah jabatan yang mengalami pergantian di antaranya Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Wakabaintelkam) Polri, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, serta Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Lampung.

Pada posisi Wakabaintelkam Polri, Irjen Pol Wawan Muliawan dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa Lemdiklat Polri. Jabatan yang ditinggalkannya kini dipercayakan kepada Brigjen Pol Anom Setyadji.

Sementara itu, posisi Kakorlantas Polri yang sebelumnya dijabat Irjen Pol Wibowo kini diemban Brigjen Pol Aries Syahbudin.

Pergantian juga terjadi pada sejumlah jabatan kepala kepolisian daerah. Irjen Pol Agus Wijayanto ditunjuk sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, menggantikan Irjen Pol Viktor Theodorus Sihombing.

Jabatan Kapolda Kalimantan Utara selanjutnya dipercayakan kepada Brigjen Pol Andi Syahriful Taufik. Ia menggantikan Irjen Pol Agus Wijayanto yang mendapat penugasan baru sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun jabatan Kapolda Lampung kini dipercayakan kepada Brigjen Pol Yustan Alpiani, menggantikan Irjen Pol Helfi Assegaf.

Polri Tekankan Meritokrasi dalam Mutasi

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier personel. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat kinerja institusi sekaligus menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas kepolisian.

Menurut Johnny, penempatan personel mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kebutuhan organisasi, kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, hingga integritas.

“Penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, dan integritas. Prinsip meritokrasi menjadi bagian penting agar setiap personel yang mendapat amanah jabatan mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab,” ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (11/10/2026).

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat yang telah menyelesaikan tugasnya dan memberikan kontribusi bagi organisasi. Pengabdian tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi pejabat pengganti untuk melanjutkan program yang telah berjalan serta meningkatkan kinerja sesuai bidang masing-masing.

Pejabat Baru Diminta Segera Beradaptasi

Kepada personel yang memperoleh penugasan baru, Johnny meminta agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan karakteristik wilayah tugas. Adaptasi yang cepat dinilai penting agar pelaksanaan tugas kepolisian tetap berjalan optimal tanpa mengabaikan kesinambungan program sebelumnya.

“Setiap pejabat diharapkan segera menyesuaikan diri, menjaga integritas, serta menghadirkan kinerja yang profesional dan responsif. Pada akhirnya, seluruh pelaksanaan tugas kepolisian harus berorientasi pada pelayanan dan kepentingan masyarakat,” katanya.

Johnny menegaskan, mutasi jabatan harus menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan, dan menjaga kepercayaan publik terhadap Polri.

Ia menambahkan, langkah tersebut sejalan dengan semangat tagline Polri, yakni “Polisi Bersama Masyarakat”, yang menekankan pentingnya kehadiran kepolisian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Polri akan terus berupaya hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tutup Johnny. (Sumber: Divisi Humas Polri)